Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Marabahan. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Marabahan. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech

Pembebasan Biaya Perkara

Pengadilan Negeri Marabahan memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

LAYANAN POSYANKUM MELIPUTI :

1.       Konsultasi hukum.

2.       Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.

3.       Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.

4.       Sidang keliling.

Sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2014, untuk masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis dari Penggugat/Pemohon;
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi, leaflet dan langsung mendatangi ruangan Posyankum di Pengadilan Negeri Marabahan.

Dalam memberikan layanan Pos Pelayanan Hukum, Pengadilan Negeri Marabahan berpedoman kepada :

  1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats

Catatan :

  1. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan maka akan dikeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
  2. Layanan pembebasan biaya perkara ini dapat diberikan dengan pertimbangan ketersedian anggaran.
  3. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa
  4. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech